Analisis24 | Jakarta – LSM Laskar NKRI DPW Banten mendesak manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan ASDP Merak, Banten. Desakan pencopotan pimpinan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap persoalan keselamatan pelayaran, kelaikan kapal, hingga dugaan lemahnya pengawasan operasional di Pelabuhan Merak.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi antara Laskar NKRI DPW Banten dengan pihak PT ASDP Indonesia Ferry. Organisasi tersebut menilai keselamatan penumpang dan pengguna jasa penyeberangan Merak-Bakauheni harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan.
Ketua Laskar NKRI DPW Banten, Sigit Priatna Putra, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan muncul setelah terjadinya kecelakaan kapal. Menurutnya, pihaknya telah lebih dahulu memberikan peringatan kepada ASDP Merak terkait kondisi teknis kapal dan standar keselamatan pelayaran.
“Kami ingin tegaskan, Laskar NKRI DPW Banten bersuara bukan setelah terjadi kecelakaan kapal. Sebelum itu, kami sudah mengingatkan pihak ASDP Merak terkait keselamatan pelayaran dan kelaikan kapal. Kami memiliki data dan informasi yang menurut kami cukup lengkap dan akurat. Jangan sampai suara masyarakat baru dianggap penting setelah nyawa manusia menjadi korban,” tegas Sigit.
Ia menilai berbagai masukan masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius manajemen ASDP. Sebab, pengawasan, perawatan, serta penerapan standar kelayakan kapal merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran.
Laskar NKRI Pertanyakan Istighotsah yang Bersamaan dengan Aksi
Selain persoalan keselamatan kapal, Laskar NKRI juga mempertanyakan kegiatan istighotsah yang diselenggarakan pihak ASDP Merak pada tanggal dan waktu yang bertepatan dengan aksi unjuk rasa organisasi tersebut.
Sekretaris Laskar NKRI DPW Banten, Akhmad Rizky Apriana, mempertanyakan alasan pemilihan waktu kegiatan tersebut. Ia menilai pihak ASDP perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai siapa yang menginisiasi dan mengoordinasikan kegiatan tersebut.
“Secara logika, kami mempertanyakan mengapa kegiatan istighotsah harus dilaksanakan pada tanggal dan jam yang sama dengan aksi Laskar NKRI. Mengapa harus pagi hari? Kenapa tidak dilaksanakan setelah waktu Dzuhur atau sore hari? Apakah tidak ada waktu lain untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut?” ungkap Akhmad Rizky.
Ia juga menyampaikan dugaan adanya pihak tertentu yang berada di balik penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun, Laskar NKRI meminta persoalan itu ditelusuri secara objektif agar tidak berhenti sebagai asumsi.
“Kami menduga ada pihak atau aktor intelektual di balik kegiatan tersebut. Ini perlu dijelaskan secara terbuka. Siapa yang menginisiasi, siapa yang menggerakkan, dan apa tujuan sebenarnya? Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi kegiatan keagamaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Siap Gelar Aksi Lanjutan, Tuntut Evaluasi dan Pertanggungjawaban
Laskar NKRI DPW Banten menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan penyeberangan Merak-Bakauheni.
Sigit meminta PT ASDP Indonesia Ferry tidak memandang kritik masyarakat sebagai bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik tersebut harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan keselamatan pelayaran.
“Nyawa manusia adalah prioritas bagi kami. Kami tidak ingin ada lagi korban akibat persoalan yang sebenarnya dapat dicegah melalui pengawasan, perawatan, dan penerapan standar keselamatan yang benar. Jangan menunggu jatuh korban baru kemudian sibuk melakukan evaluasi,” ujarnya.
Tidak berhenti pada audiensi, Laskar NKRI memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Aksi lanjutan tersebut dimaksudkan untuk mendorong manajemen ASDP mengambil langkah konkret atas berbagai persoalan yang telah disampaikan.
“Kami tidak sedang mencari sensasi ataupun kepentingan jabatan. Kami sedang memperjuangkan keselamatan masyarakat. Dalam waktu dekat, Laskar NKRI akan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kami. Kami ingin ada evaluasi nyata, pertanggungjawaban yang jelas, dan perubahan dalam pengawasan serta keselamatan pelayaran. Jangan sampai persoalan ini hanya selesai di meja audiensi,” tegas Sigit.
Sementara itu, Akhmad Rizky Apriana menambahkan bahwa aksi lanjutan merupakan bentuk konsistensi organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Pihaknya memastikan penyampaian aspirasi akan dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Laskar NKRI DPW Banten kembali menegaskan tuntutannya agar PT ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi transparan terhadap tata kelola keselamatan pelayaran di Pelabuhan Merak, termasuk mengevaluasi tanggung jawab jajaran pimpinan yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban.
Bagi Laskar NKRI, keselamatan pelayaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Mereka menegaskan bahwa keselamatan dan nyawa penumpang harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan maupun institusi.
